SISTEM HUKUM DAN BISNIS OJEK ONLINE

Dalam kehidupan masyarakatnya, negara RI memiliki aturan hukum yang harus ditaati atau menjadi dasar kegiatan di dalamnya agar terjadi suasana yang kondusif dan hidup berdasarkan hukum. Termasuk juga untuk kehidupan bertransportasi Masyarakat, negara RI juga memiliki hukum untuk mengatur kegiatan kegiatan di bidang transportasi, negara RI memiliki aturan khusus yang mengaturnya yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengatur dan mengawasi layanan di bidang transportasi umum atau publik di Indonesia harus dilakukan oleh pemerintah agar layanan transportasi publiknya memberi layanan yang aman dan nyaman kepada penggunanya. Sampai saat ini Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengakui sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum dan ojek online sebagai salah satu layanan transportasi umum di Indonesia.

Buku ini mengupas keberadaan bisnis layanan transportasi ojek online yang belum diakui atau memiliki dasar hukum atau aturan. Dimana kondisi belum diakuinya sepeda motor sebagai kendaraan umum dan ojek online sebagai layanan transportasi umum dalam UU No.22 Tahun 2019 ini membuat pemerintah tidak bisa mengawasi layanan ojek online yang ada di Indonesia. Pengawasan sangat penting karena itu adanya kepastian hukum dalam bentuk sebuah aturan hukum agar dapat membangun bisnis layanan transportasi ojek online yang aman dan nyaman di Indonesia. Adanya jaminan keselamatan sebagaimana dimandatkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 138 (2) menetapkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman. Agar pemerintah bisa masuk mengawasi bisnis layanan transportasi ojek online maka perlu ada pengakuan hukum dalam sistem hukum bidang transportasi di Indonesia.

Penulis: Dr. Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H.
ISBN: 978-623-08-1551-5
Halaman: 254
Ukuran: 15 x 23 cm
Tahun Terbit: 2025