4.5/ 5.0
100% pembeli merasa puas
2 rating • 1 ulasan
5(1)50%
4(1)50%
3(0)0%
2(0)0%
1(0)0%
Atur jumlah dan catatan
Stok Total: Sisa 1
Subtotal
Rp71.000
Politik ekologi pengelolaan taman Nasional era otda
Rp71.000
- Kondisi: Baru
- Min. Pemesanan: 1 Buah
- Etalase: Pertanian
mohon chat stock sebelum membeli
Original langsung penerbit
terbit 2011
jumlah halaman 306 halaman
dimensi 17,5 x 25 cm
Penyunting Herman Hidayat
Penerbit yayasan pustaka Obor Indonesia, LIPI
Konsep “Politik Ekologi” yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsaung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah), Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan “pengelolaan taman nasional” di berbagai daerah manjadi isu sentral dalam era Otonomi Daerah (Otda) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua buku, baik pemerintah daerah maupun pusat mempunyai argumentasi masing-masing. Sebaliknya, pelaku tidak langsung, yakni peran akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik domestik dan internasional serta masyarakat lokal juga turut berpartisipasi dan gencar dalam mewujudkan isu konservasi, dengan melakukan reforestasi tanaman lokal, pemeliharaan flora dan biodiversity, proteksi fauna (binatang) serta peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan soaial masyarakat lokal. Kunci sukses pengelolaan taman nasional ialah dengan menerapkan collaborative management antara berbagai stakeholders kini dan masa depan.
Original langsung penerbit
terbit 2011
jumlah halaman 306 halaman
dimensi 17,5 x 25 cm
Penyunting Herman Hidayat
Penerbit yayasan pustaka Obor Indonesia, LIPI
Konsep “Politik Ekologi” yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsaung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah), Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan “pengelolaan taman nasional” di berbagai daerah manjadi isu sentral dalam era Otonomi Daerah (Otda) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua buku, baik pemerintah daerah maupun pusat mempunyai argumentasi masing-masing. Sebaliknya, pelaku tidak langsung, yakni peran akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik domestik dan internasional serta masyarakat lokal juga turut berpartisipasi dan gencar dalam mewujudkan isu konservasi, dengan melakukan reforestasi tanaman lokal, pemeliharaan flora dan biodiversity, proteksi fauna (binatang) serta peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan soaial masyarakat lokal. Kunci sukses pengelolaan taman nasional ialah dengan menerapkan collaborative management antara berbagai stakeholders kini dan masa depan.
Ada masalah dengan produk ini?