RajaGrafindo Persada - Hukum Udara Perdata

Buku ini disusun untuk melengkapi buku-buku yang telah diterbitkan lebih dahulu. Dalam buku ini dijelaskan sumber hukum udara internasional maupun nasional; konsep tanggung jawab hukum (legal liability concept); hukum udara internasional seperti Konvensi Warsawa 1929, Protokol Den Haag 1955, Protokol Guatemala City 1971 dan Protokol Tambahan Montreal 1975 Nomor 1,2, 3 dan 4, Konvensi Guadalajara 1961, gugatan Sigit Sucahyono terhadap Singapore Airs, Montreal Agreement of 1966, Konvensi Montreal 1999 dan Konvensi Montreal 1999 vs sistem ”Warsawa”; hukum udara nasional seperti KUH Perd, Stb.1939-100, UU No. 15/1992, UU No. 1/2009; hukum jaminan dan hipotek pesawat udara; tanggung jawab operator bandar udara terhadap penumpang, tanggung jawab perusahaan penerbangan operator bandar udara dan tanggung jawab pengusaha bandar udara terhadap operator bandar udara. Buku ini sangat berguna bagi kalangan Birokrat, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam kapasitasnya sebagai regulator, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan penerbangan, masyarakat penerbangan yang meliputi antara lain dari asosiasi yang bergerak di bidang penerbangan seperti Federasi Pilot Indonesia (FPI), Asosiasi Penerbang Garuda Indonesia (APG), Asosiasi Penerbang Merpati Nusantara Airs (APM), Indonesian Aircraft Maintenance Shop Association (IAMSA), Indonesian National Air Carrier Association (INACA), Indonesian Aeronautical Communication Association (IACA), Indonesian Aircraft Maintenance Engineers Association (IAMEA), Indonesian Air Traffic Control Association (IATCA), Pemerhati Angkutan Udara Komersial Indonesia (PAUKI), instansi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), instansi Pencarian dan Pertolongan (SAR), Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Asuransi Penerbangan, Pengamat Transportasi Indonesia, perguruan tinggi, peneliti, praktisi hukum udara, konsultan penerbangan SKU : 3131/1364205751491837952/55