5.0/ 5.0
100% pembeli merasa puas
2 rating • 1 ulasan
5(2)100%
4(0)0%
3(0)0%
2(0)0%
1(0)0%
Atur jumlah dan catatan
Stok: Sisa 2
Subtotal
Rp86.900
Buku Hukum Pemerintahan Daerah - Ni'matul Huda - - - -
Rp86.900
Pilih spesifikasi: - - -
- Kondisi: Baru
- Min. Pemesanan: 1 Buah
- Etalase: Hukum
Hukum Pemerintahan Daerah
Oleh : Ni'matul Huda
Harga Buku : Rp 86.9rb diskon 12% dari Rp 99rb
Penerbit : Nusamedia
Berat : 0.32kg
Tahun: 2017
Ukuran: 16 x 24 cm
Tebal: 290 Halaman
ISBN: 979-1305-25-0
Sejak otonomi daerah digulirkan, daerah berlomba mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Perda. Lahirnya ribuan Perda telah meresahkan dunia usaha, karena perda-perda tersebut menghambat investasi di daerah. Tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan Daerah dan beragamnya pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya, telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merintangi arus perdagangan antar daerah maupun kegiatan ekspor impor. Maka, Pemerintah dipandang memiliki kewenangan untuk mengawasi segala aktifitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, termasuk membatalkan produk hukumnya. Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah
Oleh : Ni'matul Huda
Harga Buku : Rp 86.9rb diskon 12% dari Rp 99rb
Penerbit : Nusamedia
Berat : 0.32kg
Tahun: 2017
Ukuran: 16 x 24 cm
Tebal: 290 Halaman
ISBN: 979-1305-25-0
Sejak otonomi daerah digulirkan, daerah berlomba mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Perda. Lahirnya ribuan Perda telah meresahkan dunia usaha, karena perda-perda tersebut menghambat investasi di daerah. Tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan Daerah dan beragamnya pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya, telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merintangi arus perdagangan antar daerah maupun kegiatan ekspor impor. Maka, Pemerintah dipandang memiliki kewenangan untuk mengawasi segala aktifitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, termasuk membatalkan produk hukumnya. Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah
Ada masalah dengan produk ini?