Selama ini yang dianggap jadi kendala adalah adanya keterbatasan sinergitas antara instansi penegasan batas itu sendiri yang pada intinya bersumber pada lemahnya koordinasi, yang pada dasarnya mencerminkan lemahnya kemampuan manajemen di masing-masing stake holder yang mengawaki permasalahan ini. Meskipun sudah ada BNPP dan besarnya dinamika yang tumbuh dalam pengelolaan pemerintahan di negara kita, untuk mentrasfer berbagai kewenangan yang ada dipemerintahan pusat ke dearah, dan meski sudah ada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang telah memberikan otonomi atau kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Tetapi kenyataannya malah sebaliknya jajaran Kementerian dari para stake holder penegasan batas meski sudah melakukan penyesuasian, tetapi pada persoalan intinya masih tetap dengan pola lama.

Akibatnya adalah tidak adanya suatu program kerja penegasan batas yang bersinergi secara nasional yang bisa dihasilkan oleh para stake holder penegasan batas yang selama ini telah melakukan pekerjaan itu sampai 30 tahun lebih. Nyatanya negara kita belum punya Grand Design tentang penyelesaian Penegasan Batas Negara kita secara keseluruhan. Tidak adanyanya grand design penyelesaian Penegasan Batas, maka secara tidak langsung hal seperti itu memperlihatkan tidak adanya program kerja yang jelas terkait penyelesaian Penegasan Batas ini. Padahal salah satu ancaman yang paling realistik yang dikemukakan Kementerian Pertahanan adalah prihal konflik yang diakibatkan persoalan penegasan batas yang tidak jelas atau belum selesai. Kenyataan seperti ini sesungguhnya sudah dipahami sejak lama.

Ada hal menarik dalam konstek penegasan batas ini, meski perubahan politik sudah ada dan UUnya juga sudah dibuat, tetapi dinamika perubahan itu tidak pernah menyentuh K/L yang menangani penegasan batasnya, anehnya meski Tupoksinya sudah ada perubahan tetapi yang menangani Penegasan Batas tetap seperti semula dengan dukungan anggaran yang ”tidak jelas”. Hal seperti ini bisa dilihat mulai sejak awal dari perubahan organisasi Pankorwilhan ke Dewan Kelautan Indonesia pada tahun 90 an, yang berubah hanya sebatas induk organisasinya saja, sementara sub-sub organisasinya tetap berjalan, dan bahkan tetap meneruskan kebijakan yang ada. Hal seperti itu terjadi juga dengan BNPP. Ada kesan perubahan dilakukan bukan karena kebutuhan, tetapi mereka yang melakukan perubahan itu sendiri terkesan lebih mementingkan kepentingan sektoral terkait Tagas Batas itu sendiri.

Selama ini K/L yang jadi penyelenggara penegasan batas adalah Bakosurtanal (BIG), Ditjen PUM Kemdagri, Kemenhan, Kemenlu, Kemmen Hub,Pemda Terkait daerah Batas, Direktorat Topografi AD, DishidrosAl, Ditwilhan Kemhan, Lapan; BPN, Kehutanan, KemmenPU, Kementerian Daerah Tertinggal dll sesuai dinamika. Sebenarnya di K/L itulah para anggota survei dan pemetaan bekerja secara formal, tetapi lalu menyatu dalam Pokja-Pokja Penegasan Batas. Selama ini Pokja Penegasan Batas itu merupakan kepanitiaan, maka pergantian personil dari K/L Survei dan pemetaan tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja Pokja Penegasan Batas, terlebih lagi kalau yang dikirimkan itu sama sekali awam dengan perbatasan. Selama ini yang terjadi ya hal-hal seperti itu. Yang membuat kita prihatin, hal seperti itu masih terjadi meski sudah UU No 43 Tahun 2011 dan sudah ada BNPP tahun 2012.

No Product

Dapatkan Aplikasi Mobile Tokopedia »