Kebebasan Hakim Dalam Sanksi Pidana Minimum Khusus

Kewenangan dan kemandirian hakim dalam penetapan sanksi pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang, tidak dapat dipisahkan dengan profesionalitas dan kedudukan hakim sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, proses-proses peradilan perkara pidana dan putusan hakim dalam penetapan sanksi pidana mesti didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, tujuan dan kemanfaatan hukum. Buku ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap putusan-putusan hakim, dan kemungkinan adanya unsur penyelewengan hukum dalam penetapan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi, terorisme dan narkotika. Guna menghindari permasalahan tersebut, diperlukan adanya revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pasal-pasal pengaturan sanksi pidana minimum khusus. Sehingga unsur-unsur subjektifitas dan objektifitas hakim dalam putusan dan penetapan sanksi pidana dapat mencerminka cita-cita hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat.