Download Tokopedia App
Tentang TokopediaMulai Berjualan PromoTokopedia Care
tokopedia-logo
Kategori
Atur jumlah dan catatan

Stok Total: 28

harga sebelum diskonRp103.000

Subtotal

Rp80.000

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Rp80.000
diskon 22%
Harga sebelum diskon Rp103.000
    Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

    Buku Hukum

    Tahun terbit : 2022
    Ukuran Buku : 14,5 cm x 20,5 cm
    Jumlah Halaman : x + 154 Halaman

    Penulis : Dr. Dwi Putri Cahyawati. S.H., M.H

    Sinopsis

    Buku ini merupakan edisi revisi dari buku terdahulu yang berjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Minimnya referensi terkait beracara pada Peradilan Tata Usaha yang disesuaikan dengan konsep kelahiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan tuntutan betapa pentingnya kehadiran sebuah referensi terkait hal tersebut.

    Kehadiran buku ini bukan saja untuk memenuhi kebutuhan akan referensi beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi terkait penyempurnaan buku edisi pertama. Hal-hal yang tersaji pada buku edisi pertama sebenarnya sudah cukup lengkap untuk menjawab berbagai hal terkait praktek beracara pada peradilan tata usaha negara. Namun demikian, perkembangan peraturan hukum terkait beracara pada peradilan tata usaha negara secara tidak langsung menjadi tuntutan bagi Penulis untuk menyempurnakannya.

    Kelahiran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu hal yang melatar belakangi penerbitan buku ini. Keberadaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini berimplikasi pada praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berimplikasi pada dinamika beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 turut mewarnai dinamika hukum acara peradilan tata usaha negara dalam bentuk praktek persidangan secara elektronik.
    Ada masalah dengan produk ini?

    ULASAN PEMBELI

    5.0/ 5.0

    100% pembeli merasa puas

    5 rating • 0 ulasan

    5(5)100%
    4(0)0%
    3(0)0%
    2(0)0%
    1(0)0%
    Toped Illustration

    Belum ada ulasan untuk produk ini

    Beli produk ini dan jadilah yang pertama memberikan ulasan