Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia

Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia
Pengarang: Samsuddin, S. Sos., M. IP dan Suryawahyuni Latief, Ph. D
Ukuran: 14.5 x 21 cm
Kertas: Premium Bookpaper
Penerbit: CV Manggu Makmur Tanjung Lestari

Hubungan Pemerintah antara pusat dan daerah senantiasa menarik dan menjadi bahan penting untuk ditelaah karena setelah berdirinya negara Indonesia, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah, ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini membuktikan bahwa masalah hubungan pusat dan daerah yang berlangsung selama ini masih mencari jati diri dalam mencapai tujuan negara di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan perlu dilakukan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terjalin kinerja yang baik.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan/kekhususan suatu daerah dalam Sistem NKRI.

Prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.