Sinar Grafika - Hukum Administrasi Negara - Buku Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum campuran yang berupa hukum agama, hukum umum, dan hukum adat yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia yang terdiri atas sistem hukum Eropa. Hukum sendiri adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi serta berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum.
 
Sinopsis buku
Hukum Administrasi Negara merupakan ilmu yang mengatur fungsi pemerintah (hukum administrasi negara heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (hukum administrasi negara otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya hukum administrasi negara untuk menjaga tegaknya pilar negara hukum. UUD negara RI 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tanpa memberikan atribut rechtstaat seperti di masa lalu. Dengan demikian, meskipun secara historis hukum administrasi negara di Indonesia tumbuh di atas fondasi sistem negara hukum rechstaat, namun dapat diisi dan dilengkapi dengan prinsip-prinsip rule of the law. Substansi buku ini memadukan konsep-konsep hukum administrasi negara baik yang berkembang di atas fondasi rechtsstaat di Eropa maupun di atas pondasi rule of law di Anglo Saxon.Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum campuran yang berupa hukum agama, hukum umum, dan hukum adat yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia yang terdiri atas sistem hukum Eropa. Hukum sendiri adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi serta berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum.
 
Sinopsis buku
Hukum Administrasi Negara merupakan ilmu yang mengatur fungsi pemerintah (hukum administrasi negara heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (hukum administrasi negara otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya hukum administrasi negara untuk menjaga tegaknya pilar negara hukum. UUD negara RI 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tanpa memberikan atribut rechtstaat seperti di masa lalu. Dengan demikian, meskipun secara historis hukum administrasi negara di Indonesia tumbuh di atas fondasi sistem negara hukum rechstaat, namun dapat diisi dan dilengkapi dengan prinsip-prinsip rule of the law. Substansi buku ini memadukan konsep-konsep hukum administrasi negara baik yang berkembang di atas fondasi rechtsstaat di Eropa maupun di atas pondasi rule of law di Anglo Saxon.