Download Tokopedia App
Tentang TokopediaMitra TokopediaMulai Berjualan PromoTokopedia Care
tokopedia-logo
Kategori
  1. Home
  2. Buku
  3. Sosial Politik
  4. Buku Politik
  5. Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019

Gambar Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 dari Rayyana Komunikasindo Jakarta Timur Tokopedia
Gambar Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 dari Rayyana Komunikasindo Jakarta Timur 1 Tokopedia
Gambar Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 dari Rayyana Komunikasindo Jakarta Timur 2 Tokopedia
Gambar Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 dari Rayyana Komunikasindo Jakarta Timur 3 Tokopedia
Gambar Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 dari Rayyana Komunikasindo Jakarta Timur 4 Tokopedia
Gambar Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 dari Rayyana Komunikasindo Jakarta Timur 5 Tokopedia
Atur jumlah dan catatan

Stok 42

Tambah Catatan

Subtotal

Rp37.500

Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019

Terjual 8
rating 5 (5 ulasan)
Rp37.500
  • Kondisi: Baru
  • Berat: 250 Gram
  • Waktu Preorder: 10 Hari
  • Kategori: Buku Politik
  • Etalase: Buku
Buku ini mengulas perjalanan sistem pemilu di Indonesia sejak pertama digelar pada tahun 1955 hingga 2019. Fokus ulasannya kepada sistem pemilu legislatif, antara proporsional terbuka atau tertutup. Penulis menganggap inilah titik krusial setiap perhelatan pemilu legislatif.

Menggunakan metode penelitian sosio legal, pembahasan diperkuat dengan UU Pemilu di setiap pemilu, 6 Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu, dan wawancara dengan perwakilan fraksi-fraksi di DPR. Buku ini juga menganalisis kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai implikasi sistem proporional terbuka yang kacau.

Hasil analisis buku setebal 190 ini menunjukkan bahwa sistem proporsional dalam pemilu 1955 yang paling ideal. Penulis juga merumuskan bagaimana idealnya sistem pemilu legislatif jika disandingkan dengan pemilu serentak. Penyempurnaan ini meliputi; ambang batas parlemen 5-7 persen, multi partai sederhana, proporsional tertutup, demokrasi yang bertanggung jawab, dan koalisi parpol bersama capres-cawapres tidak bubar pascapemilu. Ada pengingkaran kedaulatan rakyat dan pelanggaran unsur etika-moral dalam teori pluralisme hukum, jika pascapemilu koalisi gagasan bubar menjadi koalisi kekuasaan.

Seluruh rumusan ideal sistem pemilu itu lebih tepat direkonstruksi melalui jalur constitusional review di Mahkamah Konstitusi, bukan jalur politik hukum. Alasannya, MK terbukti efektif merekonstruksi hukum pemilu dan juga sistem pemilu. Ini terlihat dari dua putusannya di bidang pembaharuan pemilu, Pertama, putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang membentuk norma pemilu serentak mulai tahun 2019. Kedua, putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008 yang mengubah penetuan kursi dari nomor urut saat pemilu 2004 menjadi peraih suara terbanyak sejak pemilu 2009.

Penulis :
Muhammad Nizar Kherid lahir di Sumenep, 18 Februari 1989. Ia adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember (20072012) dan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (20182019).
Logo Rayyana Komunikasindo

Rayyana Komunikasindo

Online 1 hari lalu
4.9rata-rata ulasan
± 5 jampesanan diproses
Penawaran Lainnya

Paylater & Cicilan

Beli sekarang, bayar akhir bulan atau 30 hari lagi
Ada masalah dengan produk ini?

Ulasan(5)

Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019

Lainnya di toko ini

Lihat Semua
Tambah ke Wishlist
PARADOKS POLITIK HATI NURANI
PARADOKS POLITIK HATI NURANI
Rp 45.000
Jakarta TimurRayyana Komunikasindo
PO

Produk sponsor terkait

Lihat Semua