PERADILAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP

Ferdinand I (15031564) Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Demikian arti kutipan adagium di atas. Tentunya ini menjadi cambuk bagi para penegak hukum dalam ikut mewujudkan terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Tak terkecuali di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, ketentuan, Barang siapa mencemarkan lingkungan, maka harus dihukum, juga harus berlaku bagi siapa pun. Tidak peduli pejabat, pengusaha, ataupun rakyat kecil, apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, maka ia harus dihukum. Harus diakui, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang relatif masih baru. Para pencari keadilan (masyarakat) dan aparat penegak hukumnya masih sering mengalami kebingungan. Misalnya, kepada siapa korban harus melapor, siapa yang berhak menjadi penyidik dalam kasus lingkungan, dan bagaimana proses beracara sejak kasus tersebut terjadi, sampai diajukan dan diproses di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum, unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan naluri profesi dan kemanusiaan. Munculnya sejumlah pertanyaan kritis yang menusuk bagi seorang hakim harus terus-menerus melekat dalam nuraninya. Dukungan keilmuan, termasuk pendapat para pakar, menjadi poin penting dalam mengambil keputusan. Penulis : H A M D I lahir pada 1957 di Tanjungpinang (Kepulauan Riau). Setelah menamatkan pendidikan menengah tahun 1976 di kota Pekanbaru, penulis melanjutkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Hukum Perdata (lulus tahun 1983), Program Magister S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bidang studi Hukum Bisnis (lulus tahun 2007), dan Program Doktor Ilmu Hukum S3 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta (lulus tahun 2020).