Atur jumlah dan catatan
Stok Total: Sisa 3
Subtotal
Rp25.000
Soft power untuk Aceh: resolusi konflik dan politik desentralisasi
Rp25.000
- Kondisi: Baru
- Min. Pemesanan: 1 Buah
- Etalase: Sosial Politik
Original
Soft power untuk Aceh: resolusi konflik dan politik desentralisasi
penulis : Darmansjah Djumala
penerbit : gramedia 2013
tebal : 296 hlm
harga : 55.000
Presiden Soekarno menggunakan hard power dan soft power dalam menyelesaikan konflik Aceh. Hard power ketika pemerintah menjalankan operasi militter selama periode 1953 sampai 1959. Sedangkan upaya soft power yang dilakukan Soekarno adalah dengan kembali memisahkan Aceh dari Provinsi Sumatera Utara, dengan keluarnya UU No. 24/1956. Selain itu untuk menjawab tuntutan Pemberontakan Bereuh terhadap persoalan identitas Islam, Pemerintahan Soekarno saat itu mengeluarkan Keputusan Perdana Mentri RI No. 1/Missi/1959 yang substansinya memberikan Daerah Istimewa Aceh untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya dalam bidang agama, pendidikan dan peribadatan. Dengan keluarnya peraturan kedua ini, Daud Bereuh bersedia turun gunung pada Mei 1962.
Pada masa Soeharto konflik Aceh lebih disebabkan kepada ketimpangan dalam hal pengelolaan Sumber daya Alam yang dibungkus dalam nasionalisme Aceh.
Soft power untuk Aceh: resolusi konflik dan politik desentralisasi
penulis : Darmansjah Djumala
penerbit : gramedia 2013
tebal : 296 hlm
harga : 55.000
Presiden Soekarno menggunakan hard power dan soft power dalam menyelesaikan konflik Aceh. Hard power ketika pemerintah menjalankan operasi militter selama periode 1953 sampai 1959. Sedangkan upaya soft power yang dilakukan Soekarno adalah dengan kembali memisahkan Aceh dari Provinsi Sumatera Utara, dengan keluarnya UU No. 24/1956. Selain itu untuk menjawab tuntutan Pemberontakan Bereuh terhadap persoalan identitas Islam, Pemerintahan Soekarno saat itu mengeluarkan Keputusan Perdana Mentri RI No. 1/Missi/1959 yang substansinya memberikan Daerah Istimewa Aceh untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya dalam bidang agama, pendidikan dan peribadatan. Dengan keluarnya peraturan kedua ini, Daud Bereuh bersedia turun gunung pada Mei 1962.
Pada masa Soeharto konflik Aceh lebih disebabkan kepada ketimpangan dalam hal pengelolaan Sumber daya Alam yang dibungkus dalam nasionalisme Aceh.
Ada masalah dengan produk ini?
ULASAN PEMBELI
Belum ada ulasan untuk produk ini
Beli produk ini dan jadilah yang pertama memberikan ulasan