Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara

Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha NegaraHukum Acara Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan benteng bagi warga negara dalam menghadapi potensi tindakan atau keputusan administrasi negara yang sewenang-wenang (onrechtmatige overheidsdaad). Meskipun sering dianggap sebagai cabang hukum yang teknis dan prosedural, esensi dari PTUN jauh melampaui sekadar tata cara persidangan; ia berakar pada nilai-nilai filosofis mendasar, yaitu perlindungan hak asasi manusia, keadilan, legalitas, dan due process of law. Buku ini disusun dengan dua tujuan utama: Dimensi Filosofis, mengupas landasan-landasan teoretis dan filosofis yang melatarbelakangi lahirnya Hukum Acara Tata Usaha Negara, termasuk hubungan antara kekuasaan negara, demokrasi, dan pengawasan yudisial. Dimensi Praktis, menyediakan panduan praktis yang komprehensif mengenai prosedur berperkara, mulai dari gugatan, pemeriksaan di persidangan, pembuktian, hingga upaya hukum dan eksekusi putusan, dengan merujuk pada regulasi terbaru dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Lebih detail penulis menyajikan buku ini dalam 21 (dua puluh) bab sebagai berikut: (1) Hakikat Hukum dan Peradilan dalam Negara Hukum; (2) Hukum Acara TUN sebagai Instrumen Keadilan Administratif; (3) Filsafat Keadilan dalam Sengketa antara Warga Negara dan Pemerintah; (4) Peradilan Administrasi sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Warga Negara; (5) Kedaulatan Rakyat dan Akuntabilitas Keputusan Pemerintah; (6) Kritik terhadap Kekuasaan Eksekutif; (7) Asas Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Keadilan Sosial; (8) AUPB dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; (9) Prinsip Imparsialitas dan Independensi Hakim TUN; (10) Objek Sengketa: Antara Fakta Hukum dan Konstruksi Kekuasaan; (11) Paradigma Hak dan Kepentingan dalam Gugatan Warga Negara; (12) Teori Tentang Legitimasi Keputusan Administratif; (13) Dialektika Antara Hukum Formal dan Hukum Moral dalam Proses Beracara; (14) Filsafat Proses Peradilan: Gugatan, Pembuktian, dan Putusan; (15) Keadilan Prosedural vs. Keadilan Substantif dalam Sengketa TUN; (16) Kritik Terhadap Formalisme dalam Putusan PTUN; (17) Eksekusi Putusan TUN: Antara Norma dan Realitas Kekuasaan; (18) Hakim sebagai Pelayan Keadilan Administratif: Pandangan Teoritis dan Etis; (19) Gugatan Fiktif Positif: Filosofi Keheningan dan Keadilan Aktif; (20) Perbandingan Sistem Peradilan TUN: Indonesia dan Negara Lain; (21) Peradilan Tata Usaha Negara dalam Era Digital dan Kecerdasan Buatan.


Tim Penulis:
Erifendi Churniawan
Dian Dewi Khasanah
Balthasar Watunglawar
Topan Yulia Pratama
Elva Imeldatur Rohmah
Vegitya Ramadhani Putri
Enis Tristiana
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Charlyna S. Purba
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
Febrian Indar Surya Kusuma
Khairunnisa
Ade Kosasih
Asiyah
Nur Auliya Rahmatika
Muhammad Aziz Zaelani
Danto Herdianto
Dwi Benny Satria
Rustan
MH. Isnaeni


Editor: Fakhry Amin, S.H., M.H.
Tata Letak: Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran: UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman: xii, 405
ISBN: 978-634-7021-89-2
Terbit Pada: Oktober 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka