5.0/ 5.0
100% pembeli merasa puas
2 rating • 1 ulasan
5(2)100%
4(0)0%
3(0)0%
2(0)0%
1(0)0%
Atur jumlah dan catatan
Stok Total: 122
Subtotal
Rp84.000
Buku Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia - Mardani
Rp84.000
Oleh Mardani
Tahun 2017
Halaman 352
ISBN 9786021186770
Penerbit Prenada Media Group
Sinopsis
Di Indonesia berlaku sistem ekonomi ganda (dual economic system), yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dua sistem ini bergulir sejak dipraktikkannya sistem perbankan syariah, yaitu ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu pada 1998, disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perubahan itu sudah digunakan istilah bank dengan prinsip syariah. UU Perubahan itu juga mengatur tentang perbankan sistem ganda (dual system banking), yaitu konvensional dan syariah. Istilah bank syariah dipertegas dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Selain itu, di Indonesia berkembang pula lembaga keuangan syariah nonbank, yaitu Lembaga Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Syariah, Koperasi Syariah, Perusahaan dengan Prinsip Syariah, Badan Wakaf, Badan Amil Zakat, dan BMT(Baitul Malwat Tamwil).
Perkembangan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, diikuti dengan perkembangan regulasi mengenai hukum ekonomi syariah yang merupakan payung hukum berlakunya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Regulasi tersebut dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bank Indoneisa, Peraturan BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) yang sekarang disebut dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang disusun sebagai pedoman hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.
Tahun 2017
Halaman 352
ISBN 9786021186770
Penerbit Prenada Media Group
Sinopsis
Di Indonesia berlaku sistem ekonomi ganda (dual economic system), yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dua sistem ini bergulir sejak dipraktikkannya sistem perbankan syariah, yaitu ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu pada 1998, disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perubahan itu sudah digunakan istilah bank dengan prinsip syariah. UU Perubahan itu juga mengatur tentang perbankan sistem ganda (dual system banking), yaitu konvensional dan syariah. Istilah bank syariah dipertegas dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Selain itu, di Indonesia berkembang pula lembaga keuangan syariah nonbank, yaitu Lembaga Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Syariah, Koperasi Syariah, Perusahaan dengan Prinsip Syariah, Badan Wakaf, Badan Amil Zakat, dan BMT(Baitul Malwat Tamwil).
Perkembangan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, diikuti dengan perkembangan regulasi mengenai hukum ekonomi syariah yang merupakan payung hukum berlakunya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Regulasi tersebut dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bank Indoneisa, Peraturan BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) yang sekarang disebut dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang disusun sebagai pedoman hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.
Ada masalah dengan produk ini?